BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (BPKPAD) – MAMUJU TENGAH, Menggelar rapat kerja Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Kerja (RENJA) program strategis tahun anggaran 2024 mendatang. Berlangsung di ruang rapat BPKPAD kantor Bupati. Senin 13 Maret 2023.

Forum Perangkat Daerah itu dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi program atau Rencana Kerja dari lini terbawah lingkup Pemerintah Daerah, yakni Desa hingga Kecamatan. Dimana sebelumnya dilaksanakan Musrembang di Lima Kecamatan, yakni Kecamatan Topoyo, Karossa, Tobadak, Budong-budong dan Pangale, untuk menampung segala kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk menjawab semua persoalan yang terjadi ditengah masyarakat, seperti infrastruktur, kesejahteraan ekonomi masyarakat serta peningkatan Sumber Daya Masyarakat. 

Kemudian hal itu akan diwakili oleh Pemerintah Desa untuk diusulkan pada Musrembang tersebut. Pada Musrembang itu akan dipilah pengusulan yang akan diprioritaskan untuk menunjang pembangunan dan pengembangan Daerah.

Selanjutnya, setiap Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah diharuskan melaksanakan juga Forum Perangkat Daerah agar adanya sinkronisasi pelaksanaan Renja  tahun mendatang, sehingga penganggaran mampu menyesuiakan dengan program yang akan dilaksanakan dengan melihat kondisi objektif Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dalam hal ini BPKPAD, menggelar rapat Rencan Kerja dengan tema penguatan Ekonomi dan Infrastruktur Didukung dengan Ketentraman dan Ketertiban. Mengundang stakeholder terkait yang dimana menjadi mitra kerja secara masif untuk mengelolah keuangan Daerah serta bagaimana membuat formulasi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pada rapat tersebut, lebih banyak membahas persoalan potensi PAD kedepannya, bagaimana dituntut untuk memanfaatkan segala lini yang berpotensi meraup nilai ekonomi yang akan masul dalam kas Daerah. Misalmya mengoptimalkan retribusi parkir pasar, retribusi parkir ruah sakit serta penarikan Pajak Bumi dan Bangunan dan lain sebagainya. 

Pada rapat itu juga dihadiri oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dalam penyampaiannya pembangunan Daerah tidak hanya diperhatikan pada aspek fisik saja atau infrastruktur melainkan juga perlu diperhatikan aspek menumbuhkan dan peningkatan ekonomi Masyarakat, sehingga tingkat angka kemiskinan bisa menurun karena tahun 2022 angka kemiskina meningkat hingga 7,17 persen dari 7,1 persen pada tahun 2021 lalu.